Jasa Kepengurusan Ijin SIPA Sumur Bor │ CV. Madhava Karya Indonesia

sumur bor gresik
Jasa Sumur Bor Gresik
Agustus 1, 2020
jasa ijin SIP
Cara Mengurus Surat Izin Pengeboran (SIP) – Jasa Ijin SIP
Agustus 3, 2020
ijin sipa sumur bor

Jasa Kepengurusan Ijin SIPA Sumur Bor │ CV. Madhava Karya Indonesia

Pemerintah telah menekankan kepada pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah dalam skala besar agar mau mengurus ijin SIPA, termasuk dalam proyek pembangunan sumur bor.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kepengurusan ijin SIPA sumur bor tentang bagaimana persyaratan atau prosedur perizinannya, mari kita kenali dulu dasar-dasar mengenai ijin SIPA.

Perizinan pengambilan air tanah telah diatur dalam undang-undang. Mulai dari aturan perizinan, pengelolaan sumber daya air, hingga prosedur perizinan SIPA yang diatur dalam peraturan pemerintah daerah.

Dasar Hukum Penerbitan Ijin SIPA

Untuk pelaksanaan pelayanan Izin Pengambilan Air Tanah didasarkan pada beberapa peraturan dan kebijakan terkait antara lain :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
  4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/10/MEM/2000 tentangPedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air BawahTanah
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Masyarakat maupun pelaku usaha yang melakukan pengeboran sumur hingga kedalaman lebih dari 100 meter wajib mengurus izin SIPA. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasalnya, pemanfaatan air tanah dengan kedalaman lebih dari 100 meter memiliki dampak negatif yang bisa merugikan orang lain.

Pengambilan atau pemanfaatan air tanah boleh dilakukan tanpa kepengurusan perizinan apabila untuk :

  • Keperluan air minum dan rumah tangga yang pengeborannya dilakukan dengan kedalaman kurang dari 100 meter kubik per bulan, pengairan pertanian rakyat dan kepentingan lain yang tidak bersifat komersial.
  • Keperluan penelitian dan eksploitasi air tanah oleh instansi/lembaga pemerintah atau Badan Usaha Swasta yang telah mendapat izin dari instansi berwenang.
  • Pembuatan sumur pantau.

Persyaratan Permohonan Ijin SIPA

Sebenarnya sebelum mengurus ijin SIPA sumur bor, terlebih dahulu perlu dilakukan pengajuan permohonan ijin SIP (Surat Izin Pengeboran) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

  1. Akte pendirian Perusahaan / Koperasi Pemohon yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
  2. Fotokopi NPWP Perusahaan Pemohon;
  3. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
  4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  5. Surat Pernyataan Sanggup Memasang Meter Air;
  6. Peta Situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan titik dan koordinat rencana pengeboran;
  7. Peta Topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan koordinat rencana lokasi pengeboran;
  8. Gambar Rencana Konstruksi Sumur Bor;
  9. Informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air Tanah;
  10. Fotokopi SIPPAT Perusahaan Pengebor yang ditunjuk;
  11. Fotokopi STIB mesin bor yang digunakan;
  12. Fotokopi SIJB dari Juru Bor/Bor Master;
  13. Dokumen UKL dan UPL (untuk permohonan dengan debit kurang dari 50 ltr/det) atau Dokumen AMDAL (untuk permohonan dengan debit sama atau lebih besar dari 50 ltr/det) yang telah disahkan Instansi terkait;
  14. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan Alat Perekam Otomatis Muka Air tanah (Automatic Water Level Recorder – AWLR), bagi pemohon sumur ke 5 (lima) atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 ltr/det dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;

Jika pengurusan ijin pengeboran beserta pengerjaannya telah selesai, barulah mengajukan permohonan ijin SIPA untuk sumur bor baru dengan melengkapi lampiran persyaratan sebagai berikut :

  1. Akte pendirian Perusahaan / Koperasi Pemohon yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
  2. Fotokopi NPWP Perusahaan Pemohon;
  3. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
  4. Fotokopi SIUP
  5. Fotokopi TDP
  6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  7. Informasi Mengenai pengambilan Air Tanah dan Bagan Alir Penggunaan Air Tanah;
  8. Surat Kuasa Pengurusan Izin (apabila diwakilkan) bermaterai
  9. Berita Acara Pemasangan Dan Penyegelan Meter Air;
  10. Surat Pernyataan Sanggup Membuat Sumur Resapan;
  11. Fotokopi Surat Izin Pengeboran (SIP);
  12. Gambar Penampang litologi/batuan dan Hasil Rekaman Logging sumur;
  13. Gambar Bagan Penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
  14. Berita Acara pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur bor;
  15. Berita Acara Pengawasan pelaksanaan uji pemompaan (pumping test);
  16. Laporan dan Analisa Hasil Uji Pemompaan yang meliputi continuous test, step drawdown test dan recovery test;
  17. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah 6 (enam) bulan terakhir dari laboratorium rujukan.
  18. Sertifikat Pengujian Meter Air dari Metrologi
  19. Berkas dibuat 2 (dua) rangkap dan dimasukan kedalam map terpisah

Prosedur atau tata cara proses kepengurusan ijin SIPA sumur bor

  1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/non perizinan dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Penerimaan dokumen permohonan
  3. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
  • Kelengkapan dokumen permohonan
  • Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
  1. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
  2. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/non perizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
  3. Verifikasi dokumen permohonan Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
  • Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
  • Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
  1. Rekomendasi Teknis
  2. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan pelaksana teknis/Perangkat Daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
  3. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani.
  4. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/Perangkat Daerah teknis menjadi dasar pertimbangan teknis tindak lanjut permohonan perizinan dan non perizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Pencetakan izin
  6. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
  7. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
  8. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
  9. Verifikasi dan penandatangan izin
  10. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/non perizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/non perizinan yang dicetak
  11. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
  12. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan dibubuhi paraf.
  13. Penyerahan dan pendistribusian izin
  14. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
  15. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
  16. Petugas memberi penjelasan terhadap point-point penting yang tertuang dalam izin dan Rekomendasi Teknis, di antaranya:
  • Masa berlaku izin
  • Luah (debit) air yang diizinkan
  • Hak dan Kewajiban Pemegang Izin.

Perpanjangan Ijin SIPA Sumur Bor

  • Foto berwarna ukuran 4 x 6 sejumlah 3 lembar
  • SIPA terakhir
  • Foto copy Surat Keterangan jumlah pengambilan air tanah satu bulan sejak SIPA berlaku dan pengambilan 3 bulan terakhir
  • Hasil analisa fisika dan kimia ABT terakhir pada saat sumur yang akan diperpanjang dari laboratorium rujukan
  • Persyaratan tersebut sewaktu – waktu bisa bertambah dan disesuaikan dengan kondisi geologi setempat
  • Surat Rekomendasi Teknik dari Dinas Pertambangan dan Energi atau pihak terkait
  • Surat Pernyataan kesanggupan menaati Peraturan yang berlaku
  • Jika salah satu butir di atas tidak dilengkapi, maka rekomendasi batal demi hukum

Waktu Proses Pengurusan Ijin SIPA Sumur Bor

Dalam melakukan proses perizinan SIPA sumur bor, dibutuhkan waktu 30 hingga 33 hari.

Jasa Kepengurusan Ijin SIPA Sumur Bor

Pengurusan ijin SIPA bisa dilakukan oleh perusahaan tertentu yang menyediakan jasa perizinan SIPA sumur bor, salah satunya adalah CV Madhava Karya Indonesia sebagai penyedia layanan pembuatan sumur bor sekaligus mengurus ijin SIPA sumur bor.

Berlokasi di Jl. Simorejo Timur VIII No. 3 Surabaya 60121, CV Madhava Karya Indonesia melayani pengurusan ijin SIPA untuk wilayah Jawa Timur, terkhusus daerah Gresik, Jombang, Surabaya, Mojokerto, dan daerah yang ada di Jatim lainnya.

Informasi lebih lanjut mengenai pemesanan jasa, bisa langsung menghubungi kontak kami berikut ini.

CV. Madhava Karya Indonesia

Jasa Pengurusan Ijin SIPA Sumur Bor

Alamat : Jl. Simorejo Timur VIII No. 3 Surabaya 60121
: 082230883207
: 082230883207

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Telepon